JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan 18 pengurus provinsi PSSI akan tetap datang ke Kongres Luar Biasa PSSI pada Minggu (17/3/2013) di Jakarta, meski telah dicoret dari daftar pemilih KLB oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin. Mereka berhak datang karena menilai seharusnya kongres tersebut dijalankan sesuai dengan perintah FIFA.
Polemik perihal peserta itu mencuat setelah Djohar memutuskan untuk mengundang 100 peserta KLB seperti tertuang dalam surat keputusan No. SEKP/32/JAH/III/2013 tentang voters KLB PSSI tertanggal 8 Maret 2013. Namun, keputusan itu dinilai tidak masuk logika mengingat beberapa pengprov baru saat ini sudah dilantik Ketua Umum PSSI.
"Pengprov itu, 'kan, sifatnya institusi. Kalau mereka (voters keputusan Djohar) dibilang voters Solo saya tidak setuju. Tigapuluh tiga pengprov itu, 'kan, sudah ada, cuma memang ketuanya berubah sesuai aturan main federasinya," ujar salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Sihar Sitorus, kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/3/2013).
Sihar kembali menjelaskan, secara aturan 18 voters tersebut memunyai hak sebagai peserta KLB. Pasalnya, selama 24 bulan terakhir para pemilih tersebut sudah didefinitifkan melalui musyawarah provinsi, yang juga melibatkan para pengurus cabang di saat memilih ketua provinsinya.
Sihar mengatakan, FIFA sendiri telah memberi arahan peserta KLB adalah institusi. "Kita tanya kembali pengprov itu institusinya apa? Institusi mereka adalah anggota PSSI. PSSI merupakan institusi yang sah, punya aturan main, dan wajar apabila terjadi pergantian kepengurusan," jelasnya.
Sihar mengungkapkan, dalam pengangkatan pengprov itu sendiri, Exco terlibat baik sebagai peninjau atau pun formatur yang kemudian disahkan Ketum PSSI dengan pengeluaran surat keputusan. Karena itu, ia mempertanyakan hak pengprov yang juga telah dilantik oleh Djohar dalam kongres.
"Jadi, kalau ketua pengprov pindah, ya, diganti ketua baru, dong. Dan, jangan disalahartikan kalau Exco dan beberapa pengprov ini mau gagah-gagahan menentang kongres. Kita cuma mau aturan main yang ada, karena mereka memang berhak. Kecuali, kalau FIFA bilang pengprov itu nama atau perorangan. Mestinya, harus ada konsistensi," tegas Sihar.
Polemik perihal peserta itu mencuat setelah Djohar memutuskan untuk mengundang 100 peserta KLB seperti tertuang dalam surat keputusan No. SEKP/32/JAH/III/2013 tentang voters KLB PSSI tertanggal 8 Maret 2013. Namun, keputusan itu dinilai tidak masuk logika mengingat beberapa pengprov baru saat ini sudah dilantik Ketua Umum PSSI.
"Pengprov itu, 'kan, sifatnya institusi. Kalau mereka (voters keputusan Djohar) dibilang voters Solo saya tidak setuju. Tigapuluh tiga pengprov itu, 'kan, sudah ada, cuma memang ketuanya berubah sesuai aturan main federasinya," ujar salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Sihar Sitorus, kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (16/3/2013).
Sihar kembali menjelaskan, secara aturan 18 voters tersebut memunyai hak sebagai peserta KLB. Pasalnya, selama 24 bulan terakhir para pemilih tersebut sudah didefinitifkan melalui musyawarah provinsi, yang juga melibatkan para pengurus cabang di saat memilih ketua provinsinya.
Sihar mengatakan, FIFA sendiri telah memberi arahan peserta KLB adalah institusi. "Kita tanya kembali pengprov itu institusinya apa? Institusi mereka adalah anggota PSSI. PSSI merupakan institusi yang sah, punya aturan main, dan wajar apabila terjadi pergantian kepengurusan," jelasnya.
Sihar mengungkapkan, dalam pengangkatan pengprov itu sendiri, Exco terlibat baik sebagai peninjau atau pun formatur yang kemudian disahkan Ketum PSSI dengan pengeluaran surat keputusan. Karena itu, ia mempertanyakan hak pengprov yang juga telah dilantik oleh Djohar dalam kongres.
"Jadi, kalau ketua pengprov pindah, ya, diganti ketua baru, dong. Dan, jangan disalahartikan kalau Exco dan beberapa pengprov ini mau gagah-gagahan menentang kongres. Kita cuma mau aturan main yang ada, karena mereka memang berhak. Kecuali, kalau FIFA bilang pengprov itu nama atau perorangan. Mestinya, harus ada konsistensi," tegas Sihar.
Tinggalkan Komentarnya Dulur
EmoticonEmoticon